Miftau Rahman Taufik

Jadilah Yang Terbaik atau Jadilah Yang Berbeda.

Bacalah!

Dengan

Menyebut

Nama

Tuhan-Mu

Yang Menciptakan

Akun Saya

Kasus Korupsi di Rumah Sakit Universitas Airlangga, Prof Fasich dan KPK.

diposting oleh mirata-fk13 pada 08 April 2016
di Opini Dan Isu - 4 komentar

Sumber Foto :http://rumahsakit.unair.ac.id/

        Perkenalkan nama saya Miftau Rahman Taufik. Saya seorang mahasiswa FK UNAIR semester 6. Saya berada di pihak netral dalam kasus korupsi Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA)  ini. Saya tidak mengenal Prof Fasich kecuali hanya sekedar jabatan Beliau sebagai Mantan Rektor Universitas Airlangga Periode 2006-2015. Saya juga tidak punya kenalan di KPK, yang saya tahu KPK itu suatu lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Bumi Pertiwi ini. Saya juga tidak tahu seluk beluk RSUA, yang saya tahu rumah sakit ini sangat besar dan cukup megah serta terlihat indah kalo dilihat dari danau Kampus C UNAIR pada malam hari.

       Kasus Korupsi di RSUA sudah cukup lama kita dengar, tapi menjadi booming sejak penetapan tersangka mantan Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Fasich, Apt. oleh KPK pada tanggal 30 Maret 2016. Walaupun kasus ini masih kurang populer kalo dibandingkan dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso oleh Polisi pada tanggal 29 Januari 2016, tapi saya merasa perlu adanya artikel khusus yang membahas masalah ini dari berbagai sisi agar adanya titik terang dan benang merah yang jelas.

       Mari kita mulai pembahasannya dari RSUA yang berdiri megah di kawasan kampus C UNAIR Mulyorejo. Pembangunan rumah sakit ini dimulai pada tahun 2007 dengan nama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga. Pembangunan rumah sakit yang terdiri dari 8 lantai ini dikerjakan selama 3 tahun dan rampung pada tahun 2010. Pada awal 2011 dikeluarkan Keputusan Rektor tentang pengangkatan pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga untuk mengkoordinasi dan menyiapkan peresmian serta pembukaan rumah sakit ini untuk masyarakat umum. Selanjutnya tanggal 9 Maret 2011 Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengeluarkan izin penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga. 11 Juni 2011 dipilih sebagai tanggal Peresmian Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga oleh pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga akhirnya diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh pada 14 Juni 2011. Namun dengan alasan yang tidak kita ketahui, akhirnya nama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga diubah menjadi Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA). Saya punya 2 hipotesis tentang pengubahan nama ini. Pertama, nama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga sepertinya lebih diarahkan sebagai rumah sakit pendidikan untuk Fakultas Kedokteran dan Keperawatan UNAIR, tapi kan nyatanya rumah sakit pendidikan yang ada (RSUD Dr. Soetomo) masih bisa menampung dan masih lebih layak (ideal) untuk rumah sakit pendidikan utama fakultas kesehatan di UNAIR. Kedua, bagi masyarakat umum, pemberian nama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga cenderung membuat masyarakat berpikir bahwa rumah sakit tersebut diisi oleh dokter-dokter yang masih belajar atau baru lulus, dokternya belum terampil menangani pasien, kompetensi mereka masih kurang dan belum memadai, masih perlu banyak belajar, bisa membahayakan keselamatan pasien, sehingga akan timbul pemikiran lebih baik ke rumah sakit umum daripada ke rumah sakit pendidikan. Tapi tentunya saya hanya berhipotesis, untuk alasan sebenarnya dari pengubahan nama tersebut hanya pimpinan RSUA dan UNAIR yang tahu.

     Proyek pengerjaan RSUA yang dimulai pada tahun 2007 tersebut dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (PT PP) sebagai pemenang tender. PT PP merupakan perusahaan milik BUMN yang pernah ikut diperiksa oleh KPK dalam kasus korupsi Wisma Atlet dan Sport Center Hambalang. Kasus korupsi Wisma Atlet dan Sport Center Hambalang sendiri sudah menetapkan banyak tersangka, diantaranya mantan Ketua dan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazarrudin. Dalam pengerjaan proyek pembangunan RSUA yang bernilai 300 miliar tersebut PT PP melakukan kerjasama dengan PT Airlangga Tama Nusantara Sakti dalam bentuk Sistem Kerjasama Operasi (KSO) atau yang lebih terkenal dengan istilah Joint Operation (JO). PT Airlangga Tama Nusantara Sakti merupakan perusahaan milik La Nyalla Mahmud Mattalitti yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dan Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur. Komisaris Utama PT Airlangga Tama Nusantara Sakti dipegang oleh istri dari La Nyalla, Muchmudah. Ada dugaan terjadi permainan komisi yang membuat akhirnya PT Airlangga Tama Nusantara Sakti dilibatkan dalam proyek itu. La Nyalla sekarang ini berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim yang digunakan untuk pembelian saham perdana pada Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim senilai 5,3 miliar. Keberadaan La Nyalla terakhir berada di Singapura, beliau berangkat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 17 Maret 2016 ke Malaysia (tepatnya satu hari sebelum diterimanya surat permintaan pencegahan ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung ke Direktorat Jenderal Imigrasi), selanjutnya tanggal 29 Maret 2016 La Nyalla melintas ke Singapura dari Johar Baru melalui jalur darat. KPK masih mendalami dugaan korupsi dalam kasus pembangunan RSUA ini, salah satunya dengan melakukan penggeledahan kantor PT PP yang berada di Sidoarjo pada tanggal 29 Maret 2016.

       Selain proyek pembangunan gedung RSUA kasus yang juga hangat diperbicangkan adalah kasus pengadaan alat kesehatan di RSUA dan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI). Pengadaaan alat kesehatan untuk RSUA dilaksanakan pada tahun 2010 dengan membuka lelang berbasis online oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ada 12 perusahaan yang mengajukan penawaran untuk proyek yang bernilai total 99 miliar tersebut. Namun proses lelang online tersebut dibatalkan dengan alasan munculnya masalah karena data penawaran yang diunduh terlalu besar. Sehingga akhirnya lelang dilakukan secara manual dan hanya dikuti oleh 3 perusahaan saja. Lelang itu dimenangkan 2 perusahaan yang berbasis di Jakarta dengan rincian  PT Rajawali Nusindo mendapat proyek sebesar 46 miliar dan PT Besindo Medi Prima mendapat proyek sebesar 39 miliar. Sisa uang 15 miliar pun dikembalikan kepada Negara. Sementara itu pada tahun yang sama juga diadakan lelang pembangunan gedung serta pengadaan alat kesehatan dan laboratorium di RSKI, bedanya yang mengadakan lelang bukan Kementerian Pendidikan Nasional melainkan Kementerian Kesehatan. Tender proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Khusus Infeksi didapatkan oleh PT Duta Graha Indah, dengan nilai proyek sebesar 97,8 miliar. Sedangkan proyek pengadaan alat kesehatan dan laboratorium di Rumah Sakit Khusus Infeksi dilakukan oleh PT Buana Ramosari Gemilang dan PT Exartech Technologi Utama, dengan nilai proyek masing-masing 38,8 dan 37,8 miliar. Perlu diketahui bahwa RSKI yang terletak di sebelah RSUA ini merupakan rumah sakit yang awalnya berbasis riset dengan nama Rumah Sakit Pusat Tropik dan Infeksi, namun dalam prosesnya terjadi perubahan nama menjadi Rumah Sakit Khusus Infeksi agar mendapatkan ijin operasional dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. RSKI sekarang ini menangani pasien yang menderita penyakit tropik yang pada umumnya merupakan penyakit infeksi. Selain itu, RSKI juga tetap melakukan program riset dan penelitian tentang penyakit infeksi dengan produk akhir berupa kebijakan dan  rekomendasi, berbagai produk biologis dan diagnostik kit serta vaksin, dan tentunya juga berbagai publikasi ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional  Dalam kasus RSKI ini KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Bambang Giatno Raharjo sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan dan Minarsih sebagai Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara (Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan di bawah Permai Grup milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin). Keduanya menjadi tersangka karena jabatannya sebagai Liaison Officer (LO) atau petugas penghubung dalam proyek tersebut.

       Mari kita sekarang mulai pembahasan tentang Prof. Dr. H. Fasich, Apt. (setelah ini kita singkat jadi Prof Fasich saja). Kita bahas sedikit tentang biografi beliau. Beliau lahir pada tanggal 31 Desember 1946, usia beliau saat ini mendekati 70 an. Beliau menempuh pendidikan tingkat sarjana di Fakultas Farmasi (FF) UNAIR dan setelah mendapat gelar apoteker Beliau melanjutkan pendidikan di ITB Bandung. Selama menjadi mahasiswa di  FF UNAIR, Beliau aktif di organisasi HmI (Himpunan mahasiswa Islam) dan Beliau juga sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa FF UNAIR dan Sekretaris Dewan Mahasiswa UNAIR. Prof Fasich menikah dengan Ibunda Mughnijah setelah Beliau mendapat gelar apotekernya dan dikaruniai dua putra dan dua putri. Semua anak beliau saat ini telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Karir Prof Fasich sangat cemerlang baik di bidang pendidikan maupun dibidang keorganisasian. Pengalaman organisasi Beliau sangat banyak, diantaranya Beliau pernah menjabat sebagai Kadiv SDM ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) JATIM, Ketua Majelis Wilayah KAHmI (Korps Alumni HmI) JATIM, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah JATIM, dan Ketua Kelompok Pakar Farmasi Indonesia. Pengalaman Beliau di bidang pendidikan tidak kalah banyak, di UNAIR saja beliau pernah menjabat Dekan FF UNAIR (1998-2002), Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik) UNAIR (2002-2006), dan terakhir Beliau menjabat sebagai Rektor UNAIR selama dua periode (2006-2015).

      Dalam hal proyek pembangunan RSUA, Prof Fasich menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Beliau ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam proyek pembangunan RSUA tahun 2007-2010 dan peningkatan sarana dan prasarana alat kesehatan pada tahun 2009. KPK mengindikasikan bahwa Prof Fasich melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang selaku Rektor dan KPA. Prof Fasich dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20/2001, yaitu menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau semaksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Dalam proyek yang bernilai 300 miliar ini, KPK mengatakan negara dirugikan sekitar 85 miliar. Untuk mendalami kasus ini, KPK telah melakukan penggeledahan berkas tentang proyek pembangunan dan pengadaaan alat kesehatan di RSUA. Namun hingga hari ini belum ada surat pemanggilan KPK kepada Prof Fasich. Banyak pihak yang mengusulkan Prof Fasich untuk mengajukan praperadilan. Tapi nampaknya Prof Fasich lebih memilih untuk menunggu pemanggilan dari KPK terlebih dahulu. Kondisi kesehatan Beliau saat ini pun kurang baik karena Beliau menemani sang Istri yang harus rawat inap di RSUA setelah melakukan cabut gigi. Entah apa yang terjadi dengan Bunda Mughnijah sehingga Beliau harus di rawat inap, ada isu yang menyebutkan karena terlalu banyak gigi yang dicabut, ada juga isu yang mengatakan karena terlalu banyak anastesi yang diberikan. Bahkan Prof Fasich juga sempat down, sehingga harus dirawat juga di RSUA.

       Pasca penetapan Prof Fasich sebagai tersangga, banyak kalangan yang memberikan dukungan moril dan menawarkan bantuan hukum. Dukungan moril banyak datang dari kalangan akademisi, pejabat, dan tentunya civitas akademika serta mahasiswa se-UNAIR raya. Sebut saja Rektor UNAIR Prof NAsih, mantan Ketua MK Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan masih banyak lagi, Sedangkan tawaran bantuan dari segi hukum datang dari pihak UNAIR, IKA (Ikatan Alumni) UNAIR, PP Muhammdiyah, dan masih banyak juga yang lainnya. Banyak pendapat dari rekan Prof Fasich yang mengatakan Beliau tidak mungkin korupsi, Karena Prof Fasich dikenal sangat santun, agamis, dan sederhana. Mari bersama kita kawal saja proses hukum ini, semoga dalam prosesnya akan terlihat yang mana yang benar dan yang mana yang salah

        Pendapat pribadi saya tentang kasus ini : Prof Fasich merupakan seorang akademisi, terlepas adanya kemungkinan beliau terlibat korupsi atau tidak nantinya, kemungkinan besar Beliau dijadikan tersangka hanya karena jabatannya sebagai Rektor UNAIR dan KPA untuk proyek pembangunan RSUA. KPK memang secara hukum sudah bisa menjadikan Prof Fasich sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang ditemukan. Tapi alangkah lebih eloknya kalau KPK memanggil Prof Fasich dulu untuk mendengarkan penjelasan Beliau sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Tapi memang seperti ini hukum di negeri kita, saya sebagai mahasiswa kedokteran kurang begitu faham tentang hal ini. Pelajaran buat kita semua bahwa hal sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada balasan dan konsekuensinya, apalagi untuk hal-hal yang besar. Jadi jangan lupa untuk memastikan dan mengkaji serta selalu hati-hati dalam tindakan kita. Pengertian korupsi di undang-undang sangat luas, bahkan kalau kita tahu ada korupsi dan kita tidak melaporkannya bisa jadi kita juga terjerat dalam kasus tersebut.

      Sebelumnya saya mohon maaf karena penjelasan dalam artikel ini belum sampai menemukan benang merah yang jelas. Karena ketebatasan waktu juga saya cukupkan sampai disini dulu. Kalau ada info terbaru dan waktu luang akan saya lanjutkan lagi artikel ini nantinya. Kalau ada hal-hal yang salah atau kurang sesuai dalam artikel saya ini juga mohon untuk dikoreksi. Terima kasih sudah bersedia membaca.

 

Sumber : Diolah dari banyak sumber yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf.

4 Komentar

ZAKARIA DAHLAN

pada : 16 April 2016


"Mohon maaf sebelumnya, dari tulisan anda pada "Prof Fasich dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20/2001, yaitu menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau semaksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar." itu bukan bunyi pasal 2 ayat (1) UU tipikor."


Teguh Bagus

pada : 16 April 2016


"Semoga Kasus ini segera mendapat titik terang kebenaran.
Thanks dek udh ngulas hal tersebut.



"


Luthfi Rachma Dita

pada : 16 April 2016


"Salam kenal, nama saya luthfi (TIHP 2013 UNAIR). Beredarnya isu dan kesimpangsiuran berita tentang masalah yang melanda mantan rektor UNAIR (Prof. Fasich) membuat sebagian besar mahasiswa civitas academica tidak secara utuh mengetahui informasi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menulis artikel ini. Jadi saya lebih paham apa yang sebenarnya terjadi. Semoga ada jalan terang untuk kasus ini.
Saran aja sih kalau memang kamu mengutip suatu statement orang secara utuh perlu banget adanya sumber. Tapi, jika itu semua penulisan murni dari pemikiranmu sendiri yang berasal dari membaca berbagai referensi, tidak perlu menulis sumber."


Admin

pada : 18 April 2016


"@Luthfi Rachma Dita
Itu pemikiran saya sendiri setelah membaca banyak sumber
@ZAKARIA DAHLAN
Mohon maaf karena saya meringkas dari referensinya "Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 6 ayat 1 KUHP." Terima kasih koreksinya."


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :